Proyek raksaksa akan segera dibangun untuk Indonesia

Jakarta – Presiden IR. H. Joko Widodo ingin memindahkan Ibu Kota negara ke daerah yang baru yang tidak macet dan semua nanti didaerah Ibu Kota pemerintahaan ini mengunakan sistem IT yang sangat aman dan modern.

Ini lah ide cemerlang dari seorang pemimpin kita yang sederhana dan pekerja keras untuk Indonesia yang makmur dan sejahtera dibawah kepemimpinan beliau yang piode 2019-2024.

Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi kontruksi Pemborong Indonesia (Askopindo) dan Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) dan Sekjend Asosiasi Ahli Pemukiman dan Perumahan Indonesia (ASAPPINDO) Syarifuddin Tahir SE.,ST.,MM saat ditemui mitrapol di kantornya Jalan Swadaya Raya No 76 Bambu Apus Jakarta Timur. Senin (27/5/19).

Dalam perbincangan dengan Syarifuddin Tahir ini banyak bercerita masalah keingginan Presiden IR.H. Joko Widodo yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah yang baru yang tidak macet dan semua nanti di daerah Ibu Kota pemerintahaan ini mengunakan sistem IT yang sangat aman dan moderen, Ini lah ide cemerlang dari seorag pemimpin kita yang sederhana dan pekerja keras untuk Indonesia yang makmur dan sejahtera dibawah kepemimpinan beliau yang piode 2019-2024.

Kembali dikatakan Syarifuddin pengusaha muda, yang gesit pekerja keras dan tidak sombong ini,” Sumber dana ini didapat dari, DDB, dimana rancangan Ibu Kota RI juga tidak semuanya mengunakan uang negara, ide dan gagasan Presiden kita sungguh sungguh hebat dan mengagumkan, agar negara tidak di bebani utang, maka negara mengandeng pihak-pihak swasta untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota negara ini.

Bung syarif sapaan sehari-harinya, menjelaskan panjang lebar kepada kru wartawan, pembangunan Ibu Kota negara yang baru akan dimulai pelaksanaannya, Rencana Ibu Kota RI tahun 2020 sudah mulai dikerjakan. Tata ruang Kota dirancang sebagai garde city atau green city.

Di kota ini ada 4 kawasan wilayah, dengan total luas 80.000 hektar. Satu, zona pusat pemerintahan, dua, zona Ibu Kota negara, Ketiga, zona IKN yang menjadi lokasi konservasi. Ke empat, zona tempat tinggal dan pusat sarana publik. Kota ini juga dilengkapi dengan IT system sehingga layak disebut dengan smart city. Setiap rumah terhubung dengan security sytem aparat kepolisian. Tidak ada ruang publik yang tidak terjangkau CCTV. Sehingga kecil apapun gangguan dapat segera diantisipasi. Begitupula penggunaan listrik dan air di kelola menggunakan IT system. Sehingga efisiensi nya sangat tinggi.

Tata letak antar zona dibuat sedemikian rupa sehingga kesan sebagai green city tetap terjaga. hubungan antara zona dirancang yang memungkinkan koneksi antar zone terjadi secara harmoni. Sehingga kota nampak beautiful dan friendly terhadap komunitasnya yang diperkirakan berjumlah 1,5 juta orang. Pasti tidak akan ada banjir karena sistem drainase dirancang lebih dulu sebelum bangunan didirikan. Tidak akan ada kemacetan. Karena traffic kota dirancang secara IT, yang bebas macet dengan dukungan infrastruktur baik jalan raya maupun LRT yang membelah kota. Sehingga dari manapun orang bepergian, akan cepat sampai ditujuan. Tidak akan ada rumah kumuh sebagai sumber penyakit sosial. Di kota inilah akan akan berdiri istana Presiden RI berserta semua kantor kementerian, termasuk lembaga tinggi negara.

Rencana pemerintah untuk membangun Ibu Kota Baru ini disikapi dengan begitu antusias oleh anggota REI. Beberapa anggota REI sepeti Ciputra, Agung Podomoro ( PIK dan Pluit) Sinar Mas Grup ( BSD). Gunung Sewu group ( Alam Sutra), Lippo, Bakrie, dan lain lain sudah berpengalaman membangun kota baru. Mereka kaya raya sebagai developer kota baru. Mengapa mereka antusias karena dari total Rp 446 triliun anggaran membangun ibu kota itu, hanya sebesar Rp. 30 triliun berasal dari APBN. Itupun dibayar selama lima tahun. Dana ini untuk membangun infrastruktur dasar seperti Bandara, pembangkit listrik, backbone IT dan telekomunikasi, water supply ( PDAM). Sisanya berasal dari Swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas atas lahan dan skema KPBU maupun KSP. Tidak ada Pilkada di kota ini untuk mengganti kepala daerah. Karena kota dipimpin oleh badan otorita yang langsung dibawah presiden. dan pemimpinnya adalah orang profesional bukan partisan. Pemerintah menyediakan captive market kepada Swasta dimana skema KPBU diterapkan untuk membangun Rumah dinas PNS dan TNI/POLRI untuk 200.000 unit rumah. Pembiayaan ini akan mencapai Rp 340,6 triliun. Sementara, melalui skema KSP akan diterapkan untuk pembangunan perguruan tinggi, fasilitas kesehatan mall,pusat komersial, office tower untuk perusahaan swasta, yang nilainya mencapai Rp 95 triliun. dari skema ini pemerintah akan menerima pendapatan negara bukan pajak (PNBP) puluhan triliun. Jadi praktis kalau dipotong biaya APBN Rp. 30 triliun .

Sebagai negara dengan populasi diatas 250 juta orang, dan nomor empat terbesar di dunia, sudah seharusnya Indonesia punya ibu kota yang representatif, modern. Karena ini menyangkut kehormatan bangsa dan negara dimata dunia. Setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, di era Jokowi, kehormatan bangsa dan negara bukan hanya dalam bentuk retorika tetapi diwujudkan dalam bentuk proyek raksasa, dengan skema gotong royong. Semoga!
Salam sukses, kami bangga punya presiden seperti beliau yang punya kreasi dan keinginan untuk memajukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa Mercusuar di belahan dunia.
Ini untuk semua rakyat Indonesia juga untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sah, agar pembangunan Infrastruktur di tanah air ini bisa cepat berjalan, agar pemerataan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.