WEWENANG

WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah :

  1. Pimpinan lembaga tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok – pokok perjanjian lembaga.
  2. Bersikap kolektif dalam menentukan dan mengawasi kebijakan – kebijakan Institut untuk mencapai tujuan lembaga.
  3. Memimpin atau mengendalikan jajaran Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) dalam melaksanakan pokok – pokok program untuk mencapai tujuan dan pengembangan lembaga.
  4. Mengkoordinasikan kebijakan dan uapaya – upaya lembaga khususnya dalam memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan – badan atau pihak – pihak eksternal organisasi lainnya.
  5. Melakukan kerjasama dengan instansi / Badan / Lembaga lainnya seperti (KPK / POLRI / KEJAKSAAN AGUNG / BNN / BIN dan BNPT) dlaam tindak pidana korupsi, narkoba / narkotika / teroris yang menancam NKRI dan kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
  6. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menangani setuasi yang mengancam kelangsungan hidup Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).
  7. Memantau Pelaksanaan Tender Proyek, baik Proyek Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, POLRI dan TNI maupun proyek – proyek swasta lainnya.
  8. Mengawasi pelaksanaan proyek – proyek pemerintah atau swasta apabila ada kecurangan dalam pelaksanaan proyek – proyek di lapangan, maka dilaporkan ke instansi terkait ataupun pihak berwajib (kepolisian. Kejaksaan, KPK).